Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan salah satu partai politik nasional yang perjalanan sejarahnya mencerminkan dinamika demokrasi Indonesia pascareformasi. Dideklarasikan secara resmi pada 20 April 2002 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, PKS hadir sebagai kekuatan politik baru yang membawa semangat dakwah, integritas, dan pelayanan publik dalam arena politik nasional.
Pada tahun yang sama, PKS memperoleh pengesahan sebagai partai politik berbadan hukum dari Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Tak hanya itu, PKS juga dinyatakan lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), sehingga berhak mengikuti Pemilu 2004. Momentum ini menjadi tonggak awal PKS memasuki gelanggang politik elektoral secara resmi.
Pemilu 2004 menjadi pembuktian awal bagi PKS. Sebagai pendatang baru, partai ini mampu menembus parliamentary threshold dan mengirimkan wakil-wakilnya ke DPR/MPR RI. Sejak saat itu, PKS konsisten lolos sebagai partai politik nasional yang memiliki kursi di DPR RI dalam setiap pemilu legislatif berikutnya.
Peran PKS semakin signifikan pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam Kabinet Indonesia Bersatu I dan II, PKS dipercaya mengisi sejumlah pos kementerian strategis. Keterlibatan ini menandai fase PKS sebagai bagian dari pemerintahan, sekaligus menguji kapasitas kadernya dalam tata kelola negara.
Namun, peta politik berubah pasca Pemilu dan Pilpres 2014. PKS memilih berada di luar pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sejak saat itu hingga kini, PKS dikenal sebagai salah satu partai oposisi paling vokal di DPR RI. Sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat menjadi ciri khas perjuangan politik PKS di parlemen.
Menariknya, meskipun berada di luar pemerintahan, elektabilitas PKS relatif stabil. Sejak Pemilu 2004 hingga 2019, perolehan suara PKS cenderung meningkat dan berada di atas angka 7 persen. Pada Pemilu 2014 memang terjadi penurunan persentase menjadi 6,79 persen, namun secara absolut jumlah suara justru meningkat, dari 8.206.955 suara pada 2009 menjadi 8.480.204 suara. Data ini menunjukkan basis pemilih PKS yang solid dan loyal.
Babak baru perjalanan PKS ditandai dengan Musyawarah Nasional (Munas) V yang digelar pada November 2020. Munas ini menetapkan kepemimpinan baru PKS periode 2020–2025, dengan Habib Dr. Salim Segaf Al Jufri, MA sebagai Ketua Majelis Syura dan H. Ahmad Syaikhu sebagai Presiden PKS. Kepemimpinan baru ini membawa semangat pembaruan dengan visi menjadikan PKS sebagai partai yang rahmatan lil alamin.
Transformasi tersebut tidak hanya bersifat naratif, tetapi juga simbolik. PKS melakukan sejumlah perubahan, mulai dari penyegaran lambang partai hingga pembaruan mars dan hymne. Langkah ini dimaknai sebagai upaya PKS untuk tampil lebih inklusif, adaptif, dan relevan dengan tantangan zaman, tanpa meninggalkan akar ideologisnya.
Dari pendatang baru hingga menjadi kekuatan oposisi yang konsisten dan vokal di DPR, sejarah PKS menunjukkan perjalanan politik yang dinamis. Di tengah perubahan lanskap politik nasional, PKS terus berupaya memposisikan diri sebagai partai yang kritis, solutif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
